Pengamat : "Ada Pembiaran, Ahok Seperti Dilindungi Untuk Terus Sebarkan Kebencian Kepada Rakyat Jakarta"

PERAWANGPOS -- Hampir di setiap kampanye di wilayah Jakarta, cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditolak warga. Tak hanya Ahok, pasangan Ahok, Djarot Saiful Hidayat juga ditolak warga Jakarta.

Aktivis politik Andi Arief menilai, Ahok ditolak warga karena Ahok kejam terhadap rakyat. Ahok juga sering berbicara kasar menebar kebencian. “Tindakan Ahok yang kejam terhadap rakyat ditambah ‘cangkemnya’ yang menebar berbagai kebencian menjadi penyebab kemarahan rakyat Jakarta,” tegas Andi Arief di akun Twitter ‏@AndiArief_AA.

Ironisnya, kata Andi Arief, saat ini ada kesan Ahok dibiarkan dan dilindungi untuk terus menebar kebencian dan permusuhan terhadap rakyat Jakarta. “Kesan yang ada justru Ahok dibiarkan dan dilindungi untuk terus menebar kebencian dan permusuhan terhadap rakyat jakarta. Ada pembiaran,” tulis @AndiArief_AA.

Diberitakan sebelumnya, pasangan nomor urut dua Ahok-Djarot menjadikan Balai Rakyat sebagai tempat menyalurkan aspirasi masyarakat. Mulai hari ini, Senin (14/11) Ahok-Djarot akan menemui warga dan pendukungnya di Balai Rakyat, Rumah Lembang, Jakarta Pusat setiap Senin-Jumat mulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB.

Dikatakan, salah satu alasan pendirian Balai Rakyat karena Ahok-Djarot sering mendapatkan penolakan saat melakukan blusukan kampanye.

Sumber : intelijen

Rizal Ramli Ungkap 4 Dosa Ahok di The Wall Street Journal. Apa Saja?

PERAWANGPOS -- Mantan Menko Maritim Rizal Ramli membeberkan kepada masyarakat internasional bahwa Aksi 4 November merupakan aksi yang sangat mencengangkan karena lebih dari 200 ribu orang (media internasional mengklaim tak lebih dari 200ribu orang) memenuhi jalan-jalan utama di DKI Jakarta. Namun aksi itu akan berlanjut pada 25 November jika Ahok tidak diadili atas kasus penistaan agama yang dilakukannya.

Melalui The Wall Street Journal, ia menjelaskan gaya kepemimpinan Ahok di tengah mayoritas warga moderat agar masyarakat internasional bisa memahami latar belakang Aksi tersebut dan tidak menilai Indonesia tidak toleran.

Sebelum kasus penistaan agama, gaya kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta telah menjadi bom waktu. Dan Aksi 4 November hanyalah puncak gunung es dari kemarahan publik.

Berikut ini empat poin yang disebutkan Rizal Ramli dalam tulisan berjudul

Jakarta's Governor Gave Indonesian Islamists an Opening yang diterbitkan Rabu, 9 November 2016.

Satu: Ahok melakukan penggusuran terhadap orang-orang miskin di berbagai tempat yang dianggap ilegal, tanpa kompensasi yang memadai.

Dalam tulisan itu, Rizal Ramli menceritakan bahwa banyak orang mengadu kepadanya yang waktu itu masih menjadi menteri. Mereka mengadukan pengusiran disertai kekerasan, mirip cerita orde baru.

Dua: Ahok dinilai menguntungkan para pengembang properti dengan kebijakan yang diberlakukannya. Mereka disebut sebagai pihak utama yang membiayai kampanye agar Ahok kembali menjadi Gubernur pada 2017.

Tiga: Ahok juga memiliki catatan terkait skandal keuangan. Salah satunya yakni dalam masalah pembelian tanah untuk rumah sakit Sumber Waras dengan aliran dana mencapai 35 juta dolar AS.

Empat: Ahok, tulis Rizal Ramli, karakternya emosional karena tidak menyukai pengunjuk rasa yang menentangnya. Alih-alih mencari solusi melalui dialog, Ahok sering kali mengejek demonstran dan mengancam untuk membakar mereka dengan meriam bensin.

Maka wajarlah ketika jutaan orang mendemonya. Bukan karena masyarakat Indonesia tidak toleran namun justru karena gaya kepemimpinan Ahok yang puncaknya kemudian mencatut Surat Al Maidah ayat 51.

Sumber : Muslimina

Demokrat Batal Gugat Balik Alumni HMI Terkait Pidato SBY

PERAWANGPOS -- Partai Demokrat batal melaporkan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Sedianya, partai berlambang Mercy ini akan melaporkan balik Alumni HMI yang sempat hendak mengadukan pidato mantan Presiden RI keenam Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim, kemarin. 

Pengaduan ini terkait pidato SBY pada 2 November lalu yang dianggap memprovokasi aksi demo 4 November. 

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengatakan, alasan pembatalan itu karena pengaduan dari Alumni HMI belum tercatat secara resmi dalam Laporan Polisi (LP) Bareskrim. 

Menurutnya, alumni HMI tak memilikilegal standing dan belum memenuhi sejumlah syarat formal untuk melapor ke Bareskrim. Ia menyayangkan sikap alumni HMI yang terlanjur gembar-gembor ke media massa. 

"Ternyata laporan mereka belum ada karena banyak syarat formal yang belum dilengkapi. Jadi kami juga tunda laporannya karena laporan kami otomatis tidak ada dasar hukumnya," ujar Didi di Gedung Bareskrim Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, kemarin.

Didi menilai, alumni HMI hanya mengklaim sebagai bagian dari Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi. Padahal, nama mereka juga tak tercantum dalam struktur Pengurus Besar HMI yang resmi. 

Hal itu telah ditegaskan sebelumnya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Pengurus Besar HMI. Keduanya menyatakan bahwa tidak ada organisasi atas nama lintas alumni tersebut. 

"Jadi mereka ini sebenarnya tidak punya kapasitas hukum sama sekali untuk melaporkan," kata Didi. 

Sebelumnya, alumni HMI yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Alumni HMI Lintas Generasi, mempermasalahkan pidato SBY pada 2 November lalu. 

Mereka menganggap SBY telah menghasut aksi demo 4 November. Sejumlah kalimat dianggap memprovokasi, misalnya, pernyataan SBY soal Lebaran Kuda. 

SBY dilaporkan dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Mereka membawa video pidato SBY sebagai barang bukti. Namun, aduan mereka ke Bareskrim tidak mendapat LP sebagai bukti telah melaporkan perkara. Mereka hanya menerima Surat Tanda Terima.

Sumber : CNN

Setelah Kopassus, Jokowi Kunjungi BRIMOB dan Marinir. Apa Rencana Jokowi?

PERAWANGPOS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi ‎Markas Brigade Mobil (Brimob) Polri dan Markas Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada kesempatan itu Jokowi akan memberikan arahan kepada Korps Brimob di lapangan Markas Korps Brimob Jalan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.‎

Pengarahan Jokowi rencananya dilaksanakan sekira pukul 08.30 WIB. Selanjutnya Jokowi akan memberikan pengarahan kepada prajurit Marinir di Lapangan Upacara Markas Korps Marinir Jalan Harun, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Rencananya pengarahan kepada pasukan Marinir sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya Jokowi juga memberikan pengarahan kepada pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Jokowi gencar menyambangi pasukan TNI setelah terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan ribu umat Islam. Para demonstran menuntut Jokowi bersikap adil dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Belakangan juga berkembang kabar setelah aksi demonstrasi itu, jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan dicopot. Namun, Jokowi melalui siaran persnya di Istana membantah kabar tersebut.

Sumber : Sindonew

Dituduh Melakukan Makar, Ini Kata Fahri Hamzah

PERAWANGPOS -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan banyak pihak yang tidak memahami peta konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen keempat. Menurut Fahri, hal tersebut menyebabkan banyak pernyataan tak relevan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Fahri menyusul adanya tudingan dari sejumlah pihak bahwa dia melakukan makar. Bahkan, Fahri dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah.

Pasal makar, kata Fahri, sebagian besar telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penyesuaian UUD 1945 yang baru.

"Makar dalam terminologi aslinya di KUHP disebut anslaag. Aanslag itu diartikan sebagai gewelddadige aanval yang dalam bahasa Inggris artinya violent attack. Artinya, makar itu hanya terkait denganfierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat," tutur Fahri melalui keterangan tertulis, Rabu (9/11/2016).

Adapun kegiatan yang termasuk kategori "violent attack" tersebut seperti membocorkan rahasia negara, kerja sama dengan tentara asing saat perang, dan lainnya.

Sementara itu, yang terkait dengan kehormatan dan martabat kepala negara sudah berubah menjadi delik aduan. Amandemen 1945, tuturnya, sudah menghilangkan segala potensi yang mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi masyarakat.

"Jadi, salah tempat di era demokrasi ini kalau masih ada yang berpikir tentang makar. Presiden naik dan jatuh diatur jalan keluarnya dalam konstitusi. Tak ada yang tidak diatur demi tertib sosial," ujarnya.

Fahri menambahkan, perlu juga diketahui bahwa legislatif memiliki fungsi pengawasan, baik di dalam maupun di luar kantor DPR.

Dalam menjalani fungsinya tersebut, tidak boleh ada pihak yang menghalangi anggota DPR karena memiliki hak imunitas dari tuntutan.

"Itulah alasan kenapa legislatif diberi hak imunitas oleh UUD 45 karena akan mengawasi kekuasan yang besar. Eksekutif bisa saja tidak rela diawasi lalu menggunakan kekuasaan untuk menjegal dan melawan pengawasan," kata Fahri.

Oleh karena itu, lanjut Fahri, bukan soal makar atau melawan, melainkan lebih kepada pengawasan. Anggota DPR yang diam, menurut dia, hanya ada pada sistem otoriter.

"Mungkin orang mau merebut pertumbuhan ekonomi besar seperti China dengan sistem tangan besi, silakan saja, tetapi saya tidak akan diam. Saya tidak percaya dengan kemajuan ekonomi yang hanya meletakkan manusia dalam mesin produksi," tutur Fahri.

Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) melaporkan Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri, Rabu (9/11/2016). Ia dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah.

Anggota BaraJP, Birgaldo Sinaga, mengatakan, saat mengikuti aksi 4 November lalu, Fahri menyebutkan ada dua cara untuk menjatuhkan Presiden.

Sumber : Kompas

Polda Metro Jaya :"Foto 'Peti Mati Ahok' Itu Dari Laporan Intelijen. Kita Harus Waspada

PERAWANGPOS -- Belum lama ini foto dari kelompok radikal Jaisy Al-Fath di Suriah beredar di media sosial yang bertuliskan ‘Tangkap Ahok atau Peti Mati Ahok’. Foto itu pun disinyalir berhubungan dengan demo ‘Aksi Bela Islam’ yang akan dilakukan di Istana Negara, Jumat (4/10) mendatang.

Polda Metro Jaya pun turut menanggapi terkait dengan beredarnya foto tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono, mengaku telah mendapat informasi tersebut dari intelijen. “Itu laporan dari intelijen, berarti kita harus waspada,” ujar Awi di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11).

Berdasarkan laporan intelijen, kata Awi, foto tersebut memang beredar di Suriah. Karena itu, kata dia, Polda Metro saat ini juga terus melakukan pemantauan melalui media sosial. “Kami juga monitor itu terkait media sosial, tapi kan TKP-nya di Suriah,” ucap Awi.

Karena di Suriah, menurut Awi, pihaknya pun tak dapat melakukan tindakan. Namun, lanjut dia, yang jelas jika ada warga Indonesia yang ikut melakukan provokasi melalui media sosial, pihaknya akan terus melakukan pengawasan. Karena, menurut dia, pihaknya belum bisa menghapus akun tersebut.

“Masalahnya bukan blacklist (akun) atau tidak, kita kan melakukan pengawasan, kita awasi terus. Masalahnya kita tidak bisa men-delete kan ada sistem UU, kita minta tolong provider melalui Kemenkominfo untuk menghapusnya,” kata mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur tersebut.

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan Republika.co.id, pengamat terorisme, Sydney Jones telah menilai beredarnya foto kelompok Jaisy Al Fath di Suriah yang bertuliskan ‘Tangkap Ahok atau Peti Mati Ahok’ menunjukkan memang gerakan anti-Ahok di Indonesia telah ditunggangi oleh kelompok radikal.

“Kalau melihat fakta tersebut, gerakan 4 November nanti memang berpotensi ditunggangi oleh kelompok-kelompok garis keras,” ujar Sydney dalam diskusi ‘Ancaman Radikalisme dan Terorisme di Pilgub DKI’ di Wahid Institute, Jakarta, Selasa (1/11).

Rol

Kominfo Blokir 11 Situs Yang Diduga Mengandung Konten SARA. Termasuk Portal Piyungan

PERAWANGPOS -- Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 11 situs yang diduga mengandung konten Suku, Agama dan Ras (SARA). Penutupan ini terjadi jelang aksi demo besar-besaran pada 4 November 2016, besok.

Dalam surat yang dikirimkan ke sejumlah Internet Service Provider (ISP), Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo meminta 11 situs tersebut diblokir sementara.

“Itu memang permintaan dari beberapa instansi terkait, kolaborasi antara pihak kepolisian, BIN (Badan Intelejen Negara) dan laporan warga,” kata Plt Pusat Humas dan Informasi Kominfo Noor Iza, saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

Dia tidak mengelak bila penutupan ini memang terjadi jelang aksi demo pada 4 November 2016 yang akan diikuti setidaknya ratusan ribu umat Islam. Karena ditakutkan makin memperkeruh suasana.

“Sebenarnya permintaan untuk memblokir itu sudah ada beberapa waktu lalu, namun semakin ke sini (dekat dengan demo) permintaannya semakin besar. Maka dari itu kami perlu menindak,” katanya.

Saat CNNIndonesia.com mencoba untuk membuka salah satu dari situs tersebut, memang pihak operator dan ISP sudah melakukan pemblokiran.

Sebelas situs tersebut adalah:

Lemahirengmedia.com,
portalpiyungan.com,
suaraislam.com
smstauhiid.com,
beritaislam24h.com
bersatupos.com
pos-metro.com
jurnalmuslim.com
mediankri.net
lontaranews.com
nusanews.com.

Sumber : CNN

Putri Bung Karno Ikut Demo 4 November. Bukti Tidak Ada Islam Radikal

PERAWANGPOS -- Rachmawati Soekarnoputri telah menyatakan mendukung dan akan ikut dalam aksi massa tuntut proses hukum “penista agama” Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Penegasan itu disampaikan Rachmawati usai bertemu dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab.

Pengamat politik Muslim Arbi menilai, keikutsertaan Rachmawati pada aksi massa 4 November 2016 di depan Istana menjadi bukti bahwa tidak ada “Islam radikal” dalam aksi yang akan diikuti jutaan massa itu.

“Yang menggulirkan campur tangan Islam radikal dalam aksi 4 November itu kelompok liberal pendukung Ahok,” tegas Muslim (01/11).

Muslim menegaskan, bergabungnya Rachmawati Soekarnoputri menandakan tidak ada masalah hubungan antara kaum nasionalis dan Islam. “Yang diperjuangkan 4 November 2016 itu penegakan hukum atas penistaan agama oleh Ahok,” papar Muslim.

Kata Muslim, demo besar 4 November 2016 ingin mencari keadilan di negeri Indonesia atas penistaan agama olehAhok. “Ini tidak ada hubungannya dengan Pilkada DKI, Islam radikal dan sebagainya. Ini meminta keadilan bagi penista agama oleh Ahok,” jelas Muslim.

Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri memastikan ikut bergabung dalam aksi damai 4 November. “Undangan beliau (Habib Rizieq), saya bersedia hadir nanti tanggal 4, Insyallah. Tapi, saya meminta apa yang akan kita lakukan nanti demi bangsa dan negara ke depan,” ungakap Rachmawati (31/10).

“Jadi masalah yang akan diperjuangkan jelas. Yaitu masalah penegakan hukum di negara kita. Sebab, gimanapun negara kita ini adalah negara hukum, tidak boleh ada tebang pilih, tidak ada unsur pilih kasih,” tegas Rachmawati.

Sumber : Intelijen

Sehari Setelah Bertemu Jokowi, Prabowo Berkunjung Ke DPP PKS. Apa Yang Mereka Bahas?

PERAWANGPOS -- Prabowo Subianto (PS) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di jalan TB. Simatupang Jakarta Selatan pada Selasa (1/11/2016) malam. Kunjungan tersebut bertepatan dengan satu hari setelah Prabowo Subianto dikunjungi oleh Presiden Jokowi di Bogor Jawa Barat.

Prabowo yang disambut oleh Presiden PKS, Mohammad Sohibul Iman (MSI) langsung masuk ke dalam ruangan beserta petinggi kedua partai tersebut.

Setelah berdiskusi di ruang tertutup, Prabowo dan Sohibul melakukan konferesnsi pers yang ditayangkan secara langsung oleh fans page oficial Partai Keadilan Sejahtera.

Prabowo Subianto mengawali dengan berbincang ringan. Beberapa menit kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra ini menuturkan, "Kita ingin suasana Negara, suasana Ibu Kota, dalam keadaan yang baik, yang sejuk, yang damai."

Pernyataan ini merupakan respons atas rencana aksi masa kaum Muslimin yang akan dihelat di Jakarta (4/11/2016) mendatang.

"Dan kita juga sepakat bahwa demonstrasi dijamin oleh undang-undang (konstitusi). Tentunya, dalam menjalankan hak konstitusional, kita berharap semua pihak harus taat pada hukum dan menjaga bahwa semuanya berjalan dengan sejuk dan damai." terang Prabowo di Kantor DPP PKS TB Simatupang Jakarta Selatan.

Sumber : Tarbawi

Prabowo bersama Presiden PKS dalam jumpa pers di kantor DPP PKS

Loyalis Jokowi ;"Rezim Ini Telah Menempatkan Ahok Diatas Kepentingan Negara"

PERAWANGPOS -- Rezim Joko Widodo telah menempatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menistakan agama, di atas negara.

Penegasan itu disampaikan pimpinan Komisi Rumah Amanah Rakyat, Ferdinand Hutahaean (30/10). “Ahok ditempatkan di atas negara. Ahok ditempatkan lebih penting dari negara. Hampir semua lembaga di bawah rejim berkuasa bekerja untuk melindungi Ahok sang terlapor penistaan agama sebagaimana yang diatur KUHP Pasal 156,” tegas Ferdinand.

Mantan loyalis Joko Widodo ini menegaskan, upaya melindungi Ahok harus dibayar mahal dengan pengerahan pasukan besar-besaran untuk menghadapi aksi massa umat Islam yang direncakan pada tanggal 04 Nopember 2016.

“Negara akan mengeluarkan biaya ratusan miliar dan ribuan mungkin puluhan ribu pasukan untuk berhadap-hadapan dengan aksi massa yang menuntut penegakan hukum secara berkeadilan dan menghargai rasa keadilan sosial masyarakat,” jelas Ferdinand.

Menurut Ferdinand, tindakan yang dilakukan penguasa saat ini, sebuah pilihan yang terlalu sadis memilih mempertaruhkan nasib bangsa demi perlindungan sempurna kepada Ahok dari penegakan hukum.

Ferdinand menilai, pemerintah atas nama kekuasaan memilih untuk menghadapkan ekspektasi penegakan hukum publik ke depan kekuatan aparat. Pemerintah memilih melawan tuntutan penegakan hukum hanya untuk melindungi satu orang bernama Ahok. “Pemerintah memilih mempertaruhkan kondusifitas dan keamanan serta kestabilan bangsa demi melindungi sang terlapor peninstaan agama bernama Ahok,” papar Ferdinand.

Tak hanya itu, kata Ferdinand, Ahok yang selalu mendefinisikan diri dengan konstitusi dan Pancasila sesungguhnya tidak paham tentang Pancasila dan Konstitusi. “Siapapun pejabat negara tidak boleh arogan atas nama aturan dan jabatan menjadi semena-mena dan bisa bicara apapun serta boleh menistakan ajaran agama. Ini kekeliruan berpikir Ahok sehingga dia merasa lebih tinggi dari negara dan negara harus kalah kepadanya. Sungguh ini pelecehan terhadap Indonesia yang besar,” ungkap Ferdinand.

Ferdinand pun meminta dan memohon kepada TNI/POLRI agar bersikap mengutamakan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan seorang Ahok. “Secara fisik, Ahok harus dilindungi dan dijaga karena itu hak konstitusi mendapatkan rasa aman. Namun secara hukum, Ahok tidak boleh dilindungi atas perilakunya yang diduga menistakan ajaran agama Islam,” pungkas Ferdinand.

Sumber : intelijen

DPC PKS Lubuk Dalam Adakan Berobat Gratis dan Pelantikan DPRa

PERAWANGPOS, LUBUK DALAM - Semangat berkhidmat terus digalakan oleh Partai Keadilan Sejahtera salah satunya yaitu dengan pemenuhan struktur ditingkat Kecamatan maupun Desa-desa. Pada Ahad (30/10) Pelantikan 7 DPRa Se-Kecamatan Lubuk Dalam di Markaz Dakwah Lubuk Dalam Jln Pertamina Pasar Baru, Sebelum ini Telah Dilantik juga 9 DPRa Se-Tualang pada Pekan lalu.

Pada kesempatan ini hadir Ust. Markarius Anwar,S T, Ust. H Ir.Suprapto, Ust. Muhammad Soleh, ST, Ust. H Imron Rosadi,S.Pd dan beberapa bidang struktur DPD PKS Siak dan Aleg Siak Bapak Muslim Dapil 1.

Adapun rentetan acaranya adalah diawali dengan pembacaan ayat suci al quran, kemudian menyayikan indonesia raya, dan mars PKS agar lebih semangat kader-kader PKS dalam bekerja Kemudian dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua DPD Ir. H. Suprapto dan dilanjutkan dengan pelantikan DPRa Ust. Markarius Anwar, ST, M,Sc, ( Aleg Prov Dapil Siak Pelelawan) sekaligus Pemateri untuk TOP.

Ust. Markarius menyampaikan bangga karena telah diaksanakan Pelantikan pengurus sampai ditingkat Desa/Kampung sehingga kerja kerja yang akan dilakukan akan terus bersinergi dari pusat sampai ke desa/kampung-kampung, beliau juga menyampaikan apa tugas dan peran DPRA dalam  mengemban amanah ini antara lain yaitu :
1. Merekrut 2 Juta Kader terbina,
2. Program Training Orientasi Partai,
3. Program Pusat Khidmat,
4. Program Peran Pemuda dalam Pembangunan,
5. Program Pengokohan Basis Sosial Partai,
6. Program 5 Juta Relawan.

Relawan itu adalah Program yang akan dilaksanakan ditingkat DPC sedangkan yang membedakan ditinkat DPRA adalah Pusat Khidmat hanya dibuat di Tingkat DPC sehingga DPRa hanya 5 Program saja, jadi 6 Program ditingkat DPC dan 5 Program ditingkat DPRA tegasnya lagi.
Terbentuknya sturktur sampai tingkat Desa/kampung lebih memudahkan kerja-kerja nyata Partai Keadilan Sejahtera sesuai dengan Visi Partai Yaitu Menjadi Partai Dakwah Yang Kokoh Dan Berkhidmat untuk Ummat Bangsa dan Negara.

Dengan dilantiknya struktur inilah, nantinya dapat tercapainya Program-program kerja Partai serta meningkatnya jumlah suara pada pemilu 2019 yang mana PKS Siak menargetkan mendapat 6 Kursi..Insyaaallah Sebut Sekum DPD PKS Kab Siak Muhammad Soleh, ST.

Pelantikan ini disemarakkan dengan dilaksanakan program Khidmat yaitu pengobatan gratis oleh Bidang Kesra DPD PKS Kab Siak. Kegiatan ini berjalan lancar dari pagi sampai siang. rls

FH : "Gara-gara Pencitraan, Gratifikasi Perusahaan Minyak Rusia Kepada Jokowi Adalah Suap"

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Jokowi yang mengembalikan gratifikasi perusahaan minyak Rusia ke KPK bisa membuat blunder. Bahkan, menurut Fahri, jika KPK konsisten menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi bukan tidak mungkin membuat Presiden berurusan dengan KPK.

“Harusnya yang namanya cendera mata dari negara sahabat itu biasa aja, dari jaman Soeharto juga begitu. Hadiah tersebut bisa dimasukkan ke museum. Tapi karena maunya pencitraan malah jadi blunder karena dibikin ribet sendiri oleh sikap Jokowi ini," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Fahri menambahkan Presiden Jokowi akan bermasalah jika KPK konsisten dengan sikapnya untuk memberantas korupsi dan tidak pandang bulu. Sebab pengembalian gratifikasi yang sudah batas waktu menurut Fahri sesuai UU 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah korupsi yang bisa dipidana.

Berdasarkan UU 20/2001, sebagaimana dalam pasal 12, menurut Fahri, ancamannya jelas yaitu dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Karena melebihi dari waktu sebulan sesuai ketentuan UU bisa bukan gratifikasi tapi sudah masuk ranah suap karena kalau gratifikasi itu mengacu pada jabatan. Kalau melihat sikap KPK dalam kasus Irman Gusman, dimana Irman menerima hadiah terkait jabatan, dia tidak punya kewenangan untuk menentukan kuota impor gula misalnya," ujar Fahri.

Fahri menambahkan, berbeda dengan Jokowi yang mendapatkan hadiah dari sebuah pemerintahan atau perusahaan yang mendapatkan proyek karena keputusan Jokowi. Jokowi juga bisa memerintahkan dirut Pertamina, Menteri ESDM dan lainnya untuk memberikan proyek itu pada perusahaan Rusia tersebut.

"Jadi ini sudah penyuapan,” tegas Fahri.

Fahri membandingkan, jika pejabat seperti seorang Irman Gusman dipidanakan oleh KPK namun Jokowi tidak. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa ini semua sekali lagi akan membuktikan bahwa KPK memang tidak independen dan hanya menyasar orang-orang tertentu saja.

”Kalau Irman kena, mengapa Jokowi tidak? Padahal Irman cuma gratifikasi sementara Jokowi bisa mengarah kepada kasus suap yah? Sekali lagi akan membuktikan bahwa KPK tebang pilih dan tidak beroreintasi pada hukum,” ujar Fahri yang menjadi anggota DPR dari NTB ini.

KPK, menurut Fahri, tidak bisa berkelit karena aturan dan segala hukumnya jelas tertulis. Fahri juga mengingatkan agar KPK menegakkan hukum secara benar dan seadil-adilnya. Sebab jika melakukan tebang pilih maka bisa menghilangkan asas keadilan di negara hukum yang ingin dibangun Indonesia.

“Jangan karena pameran pencitraan, maka hukum dihentikan. Kalau mau tegakkan hukum ayo kita tegakkan hukum. Asas keadilan itu yang paling penting dalam hukum dan jika KPK mengaggap sikap Jokowi bukan suap, maka asas keadilan sudah tidak ada lagi,” tandasnya.

Sumber : Muslimina

Gunakan KPK dan Jaksa, Orang-orang Dekat SBY Pun Di Bui

PERAWANGPOS -- Setelah Siti Fadilah Supari, kini giliran Dahlan Iskan diseret ke pengadilan dalam kasus korupsi. Proses hukum terhadap menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu mengindikasikan bahwa “orang-orang dekat” Susilo Bambang Yudhoyono sedang dibidik Rezim Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Analisa itu disampaikan pengamat politik Ahmad Baidhowi (28/10). “Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah masuk penjara, Dahlan Iskan juga dan tak lama lagi mungkin Gamawan Fauzi. Ini indikasi KPK maupun penegak hukum lainnya telah menjadi alat politik,” tegas Ahmad Baidhowi.

Ironisnya, kata Baidhowi, beberapa kasus besar tidak tertangani KPK, bahkan ada yang diberhentikan dengan alasan tidak jelas. “Kasus suap PT Brantas Adipraya dihentikan, ini aneh juga. Kasus reklamasi bahkan publik menunggu sprindik untuk Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang dijanjikan KPK,” ungkap Baidhowi.

Baidhowi menduga penetapan tersangka pejabat di era SBY tidak lepas dari ulah penguasa saat ini. “Dahlan sendiri mengakui dibidik penguasa. Ini rangkaian untuk ngerjain orang-orang SBY,” jelas Baidhowi.

Menurut Baidhowi, soal kasus Prasetio, kemungkinan KPK takut untuk mengeluarkan sprindik Prasetio karena saat ini yang bersangkutan jadi Ketua tim sukses Ahok-Djarot di Pilkada DKI 2017.

“KPK sudah dibiayai mahal, tetapi mengurus masalah besar tak sanggup, rakyat semakin tak percaya kepada KPK,” pungkas Baidhowi.

Sumber : Intelijen

Tersandera Kecurangan Pilpres, Jokowi Lindungi Ahok

PERAWANGPOS -- Akun Twitter @basuki_btp, yang diyakini milik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sempat berkicau soal isu kecurangan Pilpres 2014 yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Akun @basuki_btp mengancam Jokowi, bahwa jikaJokowi izinkan Bareskrim Polri memeriksa Ahok dalam kasus penistaan agama, maka kasus kecurangan Pilpres 2014 akan dibongkar.

Terlepas dari persoalan benar tidaknya kicauan tersebut, ancaman untuk membongkar kasus kecurangan Pilpres 2014 telah menyandera Jokowi.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Zainal Abidin, “Pernyataan Ahok itu menjadi pertanda Jokowi punya masalah kecurangan. Baik Jokowi dan Ahok punya masalah hukum. Jokowi sendiri tersandera oleh Ahok,” tegas Zainal Abidin.

Menurut Zainal, persepsi masyarakat terkait adanya kecurangan Pilpres 2014 kembali menguat setelah kicauan @basuki_btp tersebut. “Bisa saja kecurangan Jokowi mulai terkuak dengan sendirinya oleh teman dekatnya,” sindir Zainal.

Zainal menegaskan, kasus penistaan agama oleh Ahok sangat menyulitkan Jokowi. “Jokowi kebingungan antara mendukung umat Islam atau menyelamatkan Ahok. Kalau salah sedikit saja, Jokowi bisa tergelincir,” pungkas Zainal.

Sebelumnya beredar capture linimasa akun @basuki_btp yang mengancam Presiden Jokowi. “Jika Pak Presiden Jokowi izinkan Bareskrim untuk periksa saya, kecurangannya saya ungkap ke publik”, tulis @basuki_btp pada 20 Oktober 2016. Netizen sempat meng-capture kicauan @basuki_btp itu sebelum kicauan itu dihapus.

Sumber ; intelijen

Ini No. Urut Pada PilGub DKI

PERAWANGPOS, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta resmi menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang akan bertarung pada Pilgub DKI 2017. Ada tiga pasangan calon yang akan mulai melakukan kampanye pada Jumat 28 Oktober 2016 mendatang.

Dalam pengundian itu, pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni mendapat nomor urut satu. Sedangkan pasangan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mendapat nomor urut dua. Kemudian pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapat nomor urut tiga.

Saat membuka rapat pleno pengundian nomor urut, Ketua KPU DKI Sumarno meminta agar semua pasangan calon menerima apapun hasil nomor yang didapat saat pengundian.

"Semua nomor sama, nomor satu tidak akan ada artinya jika tidak ada nomor dua. Begitu juga nomor dua tidak akan ada artinya jika tidak ada nomor tiga. Jadi semua nomor sama," katanya di JIExpo Kemayoran, Jakpus, Selasa (25/10/2016).

Dalam pesannya, Sumarno mengatakan, siapapun yang menang dalam Pilgub DKI, pemenangnya adalah warga Jakarta. "Mari kita ciptakan Pilgub damai," katanya.

Sumber: Sindonews.com

Ust, Markarius Anwar, ST Melantik DPRa PKS Se- Tualang

PERAWANGPOS, SIAK-Mesin Kepartaian PKS terus berjalan walaupun pemilu masih 3 tahun lagi, tidak terkecuali BPH PKS Kecamatan Tualang Mentaja secara continiu TOP (Training Oreantasi Partai) dan sekaligus Pelantikan seluruh DPRa PKS Kec. Tualang di Markaz Dakwah Tualang pada sabtu (22/10).

Pada acara ini turut hadir Bendum DPW PKS Ust. Markarius Anwar,ST dan BPH DPD PKS Siak yang diwakili Wakil Ketua dan Sekretaris DPD PKS Siak. Dalam sambutan yang disampaikan Sekretaris DPD PKS Ust. Muhammad Soleh,ST bahwa kehadiran kita ditempat ini, Allah SWT menjadikan hati kita bersatu dalam iman. Dan persatuan itu harga yang tidak bisa dinilai dengan uang.

Pembekalan tentang Kepartaian, materi TOP adalah Syumuatul Islam bersama Ust Eko dan Wawasan Kepartaian bersama Ust. Markarius Anwar, ST sekaligus Pelantikan 9 DPRa PKS Kecamatan Tualang dengan menyerahkan Plang DPRa.

Ust. Markarius Anwar,ST menyampaikan dan memaparkan beberapa keberhasilan PKS dalam Pemerintahan baik di provinsi maupun di daerah-daerah untuk infrastruktur dan birokrasi pungkasnya./rls

Gamawan Fauzi : "Ketua KPK Juga Terlibat Pengadaan e-KTP"

PERAWANGPOS -- Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menyeret sejumlah nama pejabat negara yang merestui proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Salah satunya adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gamawan mengatakan itu seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Jakarta pada Kamis malam, 20 Oktober 2016. Pada November tahun 2009 atau sebelum proyek e-KTP dimulai, kata Gamawan, program pengadaan e-KTP dilaporkannya kepada Wakil Presiden. Itu karena perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamatkan selambat-lambatnya lima tahun setelah diterbitkan, pemerintah harus menyediakan nomor induk kependudukan untuk masyarakat. "Mulai dari situlah, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan menteri-menteri lain, lalu diangkat dengan Keputusan Presiden," kata Gamawan.

Dalam Keputusan Presiden itu, jelas disebut siapa para pejabat yang terlibat. Soalnya proyek itu memakai anggaran besar dengan skema tahun jamak atau multiyears. Namun dia tak menyebut nomor dan tahun Keppresnya. "Ketua tim pengarah saat itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi. Lalu saya lapor kepada KPK, saya presentasi di sini. Saya minta KPK untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya," kata Gamawan.

KPK Percepat Penyelesaian Kasus Korupsi e-KTP Gamawan juga mengaku meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar proyek selesai, Kementerian Dalam Negeri meminta audit lagi kepada BPKP. Setelah proses di DPR selesai, diteken Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, dana proyek itu cair. Kemudian tender e-KTP berjalan.

Meski begitu, Gamawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek itu setiap tahun. Saat itu belum ada masalah. Bahkan, ketika tender proyek dipermasalahkan dan masuk ke pengadilan karena dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bersih alias tak ada pesaingan kotor. "Tiba-tiba ada pernyataan dari KPK ini ada kerugian, saya tidak tahu," kata Gamawan.

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Dalam proyek yang berujung korupsi senilai Rp2 triliun itu, penyidik juga menjerat mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kemendagri, Sugiharto.

Sumber : VIVA.co.id

Direktur Puspol : " Dua Tahun Berkuasa, Raport Jokowi Merah"

PERAWANGPOS -- Selama dua tahun berkuasa, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pantas mendapatkan rapor merah. Kesalahan “administrasi” Jokowi terkait bongkar pasang jabatan Arcandra Tahar turut menyumbang rapor merahJokowi-JK.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Puspol Indonesia, Ubedilah Badrun (20/10). “Meskipun merahnya mendekati angka 6, yaitu 5,7. Angka mendekati 6 tersebut disumbang oleh salah satu indikator demokrasi yaitu soal kebebasan (freedom),” kata Ubedilah Badrun.

Menurut Ubedillah, jika diukur dengan rasio gini maka rapor ekonomi Jokowi-JK juga merah. “Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyatakan, pada 2016, ketimpangan sudah mencapai angka 0.41- 0.45, dan jika sudah mencapai 0.5 sudah memasuki kesenjangan sosial yang berbahaya,” jelas Ubedillah.

Ubedillah mengungkapkan, pengangguran usia muda juga meningkat. Indikatornya, tingkat pengangguran tertinggi ternyata pada lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 9,84 persen, meningkat dari 9,05 persen pada tahun sebelumnya (BPS,2016). “Dari segi utang negara juga merah,” tegas Ubedillah.

Soal utang negara, kata Ubedillah, meskipun memberi suntikan permodalan APBN, tetapi pembayaran cicilan yang mencapai Rp 398,107 triliun membebani APBN. Ini seperti gali lobang tutup lobang saja.

“Lebih dari itu, menunjukan inkonsistensi pemerintah terhadap janjinya sendiri yang tertuang dalam Trisakti dan Nawa Cita yang ingin mewujudkan kemandirian ekonomi,” pungkas Ubedillah.

Sumber : intelijen

Pengamat : Ahok Menang, Jokowi Aman

PERAWANGPOS -- Pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai, posisi Presiden Joko Widodo dalam rangka persiapan Pilpres 2019 akan aman jika Basuki Tjahaja Purnama memenangkan Pilkada DKI 2017.

Menurut dia, calon yang memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017 nantinya menentukan kekuatan Jokowiuntuk maju kembali dalam pilpres.

Sebab, pasangan calon penantang Basuki-Djarot Saiful Hidayat, mewakili kekuatan yang potensial menjadi lawan politik Jokowi.

Pasangan bakal calon yang dimaksud adalah Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

“Jokowi, menurut saya, Ahok (sapaan Basuki) harus menang supaya (posisi) Jokowi aman. Kalau Anies yang menang, ini sudah oposisi yang menang, lalu dia orang yang baru diberhentikan kan,” kata Hendri saat menghadiri talk show “Membangun Jakarta untuk Rakyat” yang diadakan DPP PAN, Rabu (19/10/2016).

“Apalagi kalau Agus yang menang, ini ngeri, karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) cuma butuh waktu dua tahun untuk come back (kembali),” sambung dia.

Maksud oposisi yang disebutkan Hendri merujuk pada partai politik pengusung Anies, yaitu Gerindra.

Sikap Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini berseberangan dengan partai pengusung Basuki-Djarot yang juga partai pendukung Jokowi, yakni PDI Perjuangan.

Sementara itu, Agus dianggap membawa bendera Partai Demokrat yang didukung penuh oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga ayah kandungnya.

Dengan kondisi yang seperti itu, kata Hendri, ada kemungkinan pasangan Basuki-Djarot akan kompak bersama pasangan Anies-Sandiaga untuk mengalahkan Agus-Sylviana pada putaran pertama Pilkada DKI 2017.

Hal itu diprediksi dapat terjadi karena Agus merupakan calon yang tak disangka-sangka dan memiliki daya tarik tersendiri.

“Di periode awal ini, Ahok dan Anies bisa jadi sama-sama serang Agus, supaya dia enggak lolos ke putaran kedua,” tutur Hendri.

Sumber : Kompas

FH : "Saya Tahu Kenapa KPK Takut Usut Sumber Waras, Reklamasi & Teman Ahok"

PERAWANGPOS -- Fahri Hamzah:

1. Mengulas sebuah wawancara ketua KPK di #MajalahTempo. #StopPungli #StopKorupsiBesar

2. Ini kata2 Agus Raharjo ketua KPK. Mari simak.

A. Nasib @IrmanGusman_IG karena peristiwa sedetik pembawa uang.

B. Penyidik sudah disuruh lapor temuan korupsi #SumberWaras

C. #OffBudget sudah jelas melanggar tapi belum berani memutuskan.

D. Sunny tak lagi dicekal karena bukan PNS. Lalu Fatona dkk itu apa?

E. Penerimaan uang @temanAhok hanya ditelusuri?

F. Aguan sudah dilepas Cekalnya dan ketua KPK gak mau dikutip.

G. Ketua KPK hanya berdoa mudah2 kasus @temanAhok tidak berhenti.

H. Gubernur DKI, siapapun dia telah menguntungkan orang lain. Mana tindak lanjut?

I. Diskresi Gubernur bisa dipidana kalau menyimpang dan korupsi. Mana TIndak lanjut?

3. Menarik mengutip langsung wawancara ketua KPK itu karena dari jauh orangnya nampak lurus.

4. Tetapi orang lurus belum tentu berani apalagi jika kaki dan tangannya dipegang orang lain.

5. Jelas dalam wawancara ini pimpinan KPK tidak lagi berani dan independent.

6. Terlalu banyak OffTheRecord sebanyak OTT dan sadap menyadap. KPK tidak pernah transparan.

7. Saya sudah tahu kenapa KPK takut bongkar dugaan korupsi #SumberWaras #Reklamasi dan #TemanAhok

8. Tetapi orang tidak akan percaya sampai DPR resmi melakukan angket dan investigasi terbuka.

9. Temuan BPK pun telah dilecehkan dan dilepeh begitu saja. Sayangnya DPR lagi sakit gigi.

10. Saya tahu bagaimana komisioner KPK menyandera perkara. Dan para anak buah Mondar-mandir bingung semua.

11. Akhirnya semua dinego. Hukum kini bergetar di saku para penerima uang kecil (hanya kasus kecil yang diburu –red).

12. Tapi hukum kini tidur pulas di ladang pembantaian kekayaan negara dan pengrusakan alam.

13. Rakyat semua wajib tahu tentang tebang pilih yang melelahkan ini.

14. Sebab korupsi paling besar dan berbahaya adalah korupsi kesadaran publik. #StopKorupsiBesar

15. Negara ini hari-hari menjadi panggung hiburan orang yang frustrasi dengan keadaan.

16. Negara seperti lahan pembalasan dendam orang yang kecewa. Tapi hasilnya apa?

17. Jadi, negara ada sepertinya untuk sekedar jadi penanda bahwa masalah ada.

18. Dan aparat hukum yang berkhianat pada cita2 hukum dan keadilan terus mendapat pujian dan tepuk tangan.

19. Karena bagi penonton yang penting asik dan yang penting ada adegan tegang.

20. Korupsi dan Pungli adalah adegan tegang panggung Indonesia kita hari ini.

21. Apakah kita akan menikmati adegan ini bergantian sampai akhir zaman?

22. Wallahualam....

Sumber : Twitter FH