Showing posts with label Berita. Show all posts
Showing posts with label Berita. Show all posts

Monday, November 21, 2016

KSPI Resmi Umumkan Mogok Nasional Pada 2 Desember


PERAWANGPOS -- Jakarta,KSPI- KSPI bersama buruh Indonesia resmi mengumumkan akan melakukan “Mogok Nasional” pada 2 Desember 2016. Dengan demikian, rencana mogok nasional buruh yang semula pada 2 November 2016, diundur menjadi 2 Desember 2016.

Mogok Nasional ini akan dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa nasional dengan “Stop Produksi” di 20 Propinsi 250 kab/kota dengan melibatkan hampir satu juta buruh.

Khusus buruh se-Jabodetabek dan Karawang, lebih dari 200 ribu buruh pada saat mogok nasional 2 Desember tersebut akan bergerak unjuk rasa di Istana dengan titik kumpul di bundaran HI.

Sedangkan mogok nasional buruh di 19 Propinsi lainnya dilakukan di kawasan industri dan kantor Gubernur masing-masing.

Tiga isu yang akan disuarakan para buruh pada “mogok nasional 2 Desember” tersebut adalah:

1.Cabut PP 78/2015 – Tolak Upah Murah.

2. Naikan UMP/UMK 15% – 20%.

3. Penjarakan sekarang juga tersangka “Ahok” penista agama sebagaimana tersangka-tersangka sebelumnya demi tegaknya supremasi hukum.

Isu ini sudah dari 2 bulan lalu diteriakan oleh buruh.

Termasuk menolak penggusuran dan reklamasi yang merusak lingkungan hidup serta sarat aroma korupsi sebagaimana juga buruh dari dulu meminta KPK memeriksa Ahok atas dugaan korupsi di RS Sumber Waras, Lahan Cengkareng, reklamasi Teluk Jakarta.

Tetapi teriakan buruh ini tak pernah ada tanggapan.

“Mogok Nasional 2 Desember” ini adalah aksi tertib dan damai karena akan bersamaan dengan aksi Bela Islam jilid 3.

Waktu pelaksanaan sengaja dibuat bersamaan, karena ada irisan isu dan kepentingan yang sama yaitu “Menegakkan supremasi hukum dan rasa keadilan”, “Menolak upah murah, menolak penggusuran yang melaggar HAM dan menolak reklamasi yang merusak lingkungan”

Di seluruh dunia, perjuangan serikat buruh adalah upah layak, HAM, lingkungan, dan tegaknya hukum (rechstat). Inilah esensi mogok nasional 2 Desember oleh buruh.

Sebagai aksi pemanasan jelang mogok nasional, hari ini, Senin (21/11/2016) ribuan buruh di Balaikota DKI Jakarta jam 11.00 wib dan Gedung Sate Bandung dan Gedung Negara Grahadi Surabaya jam 10.00.

Sedang aksi besar-besaran sebagai aksi pemanasan jelang mogok nasional berikutnya akan berlangsung di kota-kota besar lainnya, seperti Banten, Surabaya, Semarang, Batam, Medan, dsb.

Muslimina

Wednesday, November 16, 2016

Impor Sisa Makanan Indonesia Capai Rp 27 Trilyun

PERAWANGPOS, YOGYAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kinerja impor ampas atau sisa industri makanan periode Januari-Oktober 2016 mencapai 2.065,9 juta dolar AS atau setara dengan Rp 27,48 triliun (kurs Rp 13.300 per dolar AS).

"Memang besar sekali impor ampas atau sisa industri makanan di Indonesia," kata Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Bambang Kristianto saat dihubungi dari Yogyakarta, Selasa (15/11).

Ia mengatakan impor ampas/sisa industri makanan itu khususnya ampas atau sisa dari industri makanan dari luar negeri yang akan digunakan sebagai pakan ternak di Indonesia. Padahal, kata Bambang, potensi penyediaan pakan ternak bisa dilakukan masyarakat Indonesia sendiri, tanpa harus melakukan impor.

Menurut dia meski data BPS mencatat terjadi penurunan impor ampas/sisa industri makanan ke Indonesia periode Januari-Oktober 2016 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar 2,302 juta dolar AS, namun angka impor untuk golongan barang ampas/sisa industri makanan, cukup mengkhawatirkan bahwa masyarakat dianggap tidak mampu memproduksi bahan untuk pakan ternak.

Ia menyebutkan lima golongan barang yang berperan terhadap total impor nonmigas periode Januari-Oktober 2016. Pertama, golongan barang mesin dan peralatan listrik sebesar 13,02 persen. Kedua, plastik dan barang dari plastik sebesar 6,09 persen.

Ketiga, besi dan baja 5,25 persen; keempat, serealia sebesar 2,90 persen; dan kelima, ampas/sisa industri makanan sebesar 2,18 persen. Sementara, kata dia, kontribusi terendah untuk kinerja impor Oktober berasal dari barang perhiasan/permata sebesar 0,40 persen.

Sumber : Antara

Tuesday, November 15, 2016

Skor 4 : 1, Kubu Ahok Kocar kacir

PERAWANGPOS -- Jumlah total saksi ahli ada 39 orang. Terdiri dari ahli agama, pidana, IT dan bahasa. Lama gelar perkara dari jam 9 pagi sampe Magrib.

Laporan dari Habiburahman, tentang gelar perkara di Mabes Polri : 8 ahli yg dihadirkan Polri : 3 ahli agama (MUI, Muhamadiyah , PB NU) Mengatakan Ahok Menista Agama, 1 Ahli IT katakan benar Ahok pidato seperti itu, 2 Ahli Bahasa memihak Ahok, 1 Ahli Pidana Mebela Ahok, 1 Ahli pidana yg semula membela Ahok tiba2 meralat dan tidak lagi membela Ahok.

Menurut Neno Warisman, kita menang telak. Kubu Ahok kocar-kacir. Saksi ahli bahasa dari Ahok 1 orang bernama Umar Muslim (ateis). Dia bilang tidak ada penistaan. Saksi linguist dari Bareskrim ada 2 orang dan 2 orang lagi dari pihak pelapor. Jadi ada 5 orang saksi ahli bahasa. Ke 4 saksi ahli ini nyatakan Ahok menista. Jadi 4:1.

Sumber : Zeng Wei Jian

Monday, November 14, 2016

Habib Rizieq Hadiri Gelar Perkara Penistaan Agama Di Mabes Polri. Ahok Tak Hadir

Ahok dan Habib Rizieq

PERAWANGPOS -- Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab menyambangi Mabes Polri, Selasa (15/11), pagi sebagai ahli untuk menghadiri gelar perkara dalam kasus penistaan agama. Terlapor dalam kasus ini adalah Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki T Purnama (Ahok).

“Saya di sini sebagai ahli,” kata Habib Rizieq, Selasa (15/11).

Sementara pihak terlapor, Ahok, tak menghadiri gelar perkara atas kasus penistaan agama ini. Ketua Tim Kuasa Hukum Ahok, Sirra Prayuna mengatakan, Ahok diwakili kuasa hukumnya.

Menurut Sirra, selain kuasa hukum, ada sembilan orang dari pihak Ahok. Mereka terdiri dari ahli dan saksi fakta.

“Kami menghadirkan ahli enam orang dan saksi fakta tiga orang,” ujar Sirra Prayuna kepada wartawan, Selasa (15/11) pagi di Mabes Polri.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan, sebanyak 20 orang saksi ahli akan dihadirkan dalam gelar perkara kasus ini. Mereka berasal dari ahli bahasa, tafsir dan agama.

Sementara jumlah pelapor bertambah menjadi 13 pelapor dari sebelumnya 11 pelapor. Laporan-laporan tersebut mewakili perseorangan dan lembaga atau organisasi masyarakat.

Sumber : Salam Online

Sunday, November 13, 2016

Imam Mesjid New York : "Ada Berkah Dengan Terpilihnya Trump, Islam Akan Makin Berkembang"

PERAWANGPOS -- Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat bagi sebagian orang dianggap sebagai musibah, terutama bagi kalangan minoritas: umat Islam dan warga pendatang. Imam masjid asal Indonesia di New York, Shamsi Ali, mengatakan bisa jadi ada berkah tersendiri di balik terpilihnya Trump.

Menurut Shamsi, selama ini masyarakat Muslim Amerika sudah merasa aman dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Walau berbagai kasus Islamofobia tercatat di negara ini, namun jumlahnya tidak sebanding dengan sikap toleransi yang ditunjukan warga AS terhadap Muslim.

Dengan terpilihnya Trump, imam masjid Jamaica Muslim Center ini mengatakan, masyarakat Muslim AS akan terpacu untuk berdakwah dan membuat strategi baru dalam meluruskan pemahaman anti-Islam di Amerika, terutama di kalangan pendukung Trump.

"Ada blessing in disguise. Kemenangan Donald Trump membuka mata kita bahwa ada pekerjaan rumah yang besar. Kita mencari strategi baru, apakah sudah tepat. Ini membuka mata kita, bahwa mungkin ada beberapa kekurangan dari kita yang harus diperbaiki," kata Shamsi saat ditemui CNN Indonesia di New York, Jumat (11/11).

Shamsi mengaku tidak khawatir perkembangan Islam menurun sejak terpilihnya Trump. Dia mengatakan, walau kasus Islamofobia meningkat belakangan ini, namun perkembangan Islam juga tidak bisa dianggap enteng. Jumlah umat Islam AS terus bertambah, saat ini mencapai 3,3 juta orang.

"Perkembangan Islam tidak terbendung. Bahkan dalam kondisi terjepit Islam terus berkembang," kata Shamsi.

Shamsi mengatakan terpilihnya Trump tidak lebih buruk ketimbang serangan teroris pada 11 September 2001 atau 9/11. Menurut dia, gejolak Trump hanya berlangsung sementara dan akan menjadi tangga untuk semakin berkembangnya Islam.

"Islam itu berkembang jika ditantang. Ibarat bola yang semakin ditekan di dalam air, maka pantulannya akan semakin tinggi," kata Shamsi.

"Pada peristiwa 9/11 banyak yang menyangka Islam telah dikuburkan, Islam telah menemukan kuburannya. Tapi nyatanya Islam berkembang luar biasa di Amerika pasca 9/11," lanjut dia lagi.

Sumber : CNN

Shamsi Ali, imam mesjid New york asal Indonesia 

Saturday, November 12, 2016

Terkait Bom di Samarinda, Pengamat Minta Agar Diadakan Test Urine. Mengapa?

PERAWANGPOS -- Pasca ledakan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda (13/11), netizen ramai memunculkan kembali prediksi pengamat teroris Mustofa Nahrawardaya soal kemungkinan “aksi teror” pasca demonstrasi 4 November 2016.

Sebelumnya, Mustofa di akun Twitter menulis: “Hari-hari penuh kebohongan begini, biasanya ada kejadian-kejadian terkait terorisme yang mengejutkan. Coba besok kita lihat.” (06/11).

Mustofa semua pihak mewaspadai “aksi terror” jelang Desember 2016. “Begitulah. Apalagi mendekati Desember,” tulis @TofaLemon menanggapi komentar akun ‏@lawan077. Sebelumnya @lawan077 menulis: “@TofaLemon bener juga ramalan Ente hari ini BOMnya baru meledak.”

Diberitakan sebelumnya, pelaku pelempar bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, berhasil ditangkap polisi. Pelaku yang beralamat di wilayah Bogor, Jawa Barat itu mengenakan kaos bertuliskan “Jihad”.

Ledakan terjadi sekitar pukul 10.30 Wita di saat sedang berlangsung ibadah gereja. Sejumlah korban menderita luka-luka. Empat motor rusak terkena ledakan.

Terkait tertangkapnya pelaku, Mustofa meminta pelaku di-test urine. “Sekali2, pelaku bom Gereja mbok dii test Urine,” tulis @TofaLemon.

Sumber : Intelijen

Pesan Anis Matta,Lc. Pada Peserta Kongres KA KAMMI I di Jakarta

Oleh.H.Gunawan Ruslan,Lc.

1.saya tahu Antum-antum akan melaksanakan Kongres KA KAMMI I Besok di Jakarta sekalian Revolusi insyallah

2.Memang posisi KAMMI Selalu ada di garis Keras. lahir di saat genting dan selalu menjadi pemantik perubahan pemimpin bangsa.

3. Pergantian pemimpin negara selalu di motori oleh Kaum Muda dan peran KAMMI sangat strategis.

4.Salah satu tantangan kami dulu ketika masuk pemerintahan adalah bangsa kehilangan Agenda

5.sehingga alumni-alumni KAMMI 2004 ke atas juga ikut kehilangan narasi dan agenda perjuangan nya.dan belum menemukan momentum.

6.Pada Kongres besok di jakarta momentum antum sangat tepat.ada dua yaitu momentum global dan Lokal.

7.Momentum global adalah terjadinya kerusuhan di Amerika, masyakarat menolak Donal Trump yg terpilih menjdi presiden Amerika

8.Tidak pernah ada yg membyangkan bahwa negara amerika akan mengalami fase ini.ribut dan rusuh dengan hasil pilpres

9.beberapa bulan lalu Saya mengunjungi Eropa.bertemu dengan Militer intelgent. Dia mengatakan bahwa Donal Trump pasti akan menang.

10.Sedangkan Momentum Lokal adalah ada nya dinamika dalam negeri.terjadi nya Aski 411.

11.Fenomena 411 kemaren bukan sekedar fenomena Jokowi ahok tapi adalah kemarahan yang sudah lama di pendam oleh umat.

12.Menurut saya sejak meletus nya  peristiwa 411, tensi politik tidak akan turun sampai pemilu 2019.

13.Jadi siap-siap bahwa kita akan memasuki satu fase permainan hot game (permainan Keras)

14.oleh sebab itu,dlm situasi sepeti ini.Siapa yang tidak ikut permainan Game dalam situasi ini maka AKAN CEK OUT/terlempar dengan Sendiri nya.

15. Kasus ahok ini adalah peristiwa to be or not to be(Hidup atau mati) bagi jokowi.to be or not tu be bagi SBY dan to be or not to be bagi umat.

16.Maka Kalau kita umat islam kalah dalam kasus Ahok ini, Maka orang luar akan bilang CUKUP 1 ORANG AHOK yang akan menyelesaikan Umat islam Indonesia.

17.Player yang bermain di kasus Ahok bukan sekedar player lokal tapi player global.sadari ya...

18.Ikhwah sekalian..
.saya kira kita semua punya missi pribadi dalam hidup ini.bhw pd ahir nya kita akan di mintai pertanggungjawaban secara pribadi..

19. Oleh allah swt.bhw kita datang sendiri dan akan pergi menghadap pada tuhan kita sendiri-sendiri.

20.kita tidak akan membawa kartu Partai.kita tidak akan membawa kartu anggota KAMMI.mempertanggungjawbakan hidup yg pernah di berikan allah swt.

21.Jadi ini adalah hidup saya.ini adalah hidup antum yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah swt.

23.jadi dalam mengahadapi permainan keras (hot game)seperti ini.apa perbuatan yang kita lakukan yg dapat kita pertanggungjawabkan kpd allah swt.

24.Dalam istilah fiqih adalah ما هو واجب الوقت apa kewajiban yg akan kita lakukan dalam dalam waktu dan situasi ummat dan bangsa saat ini.

26. Dan apa yg akan kita lakukan dalam daftar kewajiban yg masuk dalam wilayah taklif(pembebanan syariah) sesuai kemampuan kita.

27.Dalam situasi seperti ini jangan pernah mempersonalisasi masalah.

28.Karena antum tidak sedang menjadi follower seseorang.menjadi penyanjung n pemuja seeorang.atau fans club bagi seseorang.

29.Ini adalah basis pertanggungungjawaban kita.kongres ini adalah bagian dari situasi ini.

30.Antum juga harus ber syukur kepada Allah Swt antum menjadi bagian dari KAMMI.Karena KAMMI juga adalah Lebih dahulu lahir dari PKS.dan menjdi hard linner dulu nya.

31. Dengan istilah lain.KAMMI selalu di taqdirkan berada dalam situasi REVOLUSI.

32. Jadi kalo antum telah menjadi Revolusioner, itu memang sudah menjadi taqdir antum.

33.Insyallah kita akan bicara di kesempatan lain tentang situasi geo politik global yg lebih luas n panjang dan insyallah antum pelan-pelan akan Naik Kelas.

34.bukan sekedar menjdi demonstran di jalan.tapi antum punya mindseat global kemampuan operasi antum global dan kemampuan management global dst.

35.Sekali lagi saya tegas kan bahwa "al masuliyah fardiyah amamallah " adalah  tanggungjawban pribadi masing2 di depan Allah swt.yang menjadi tema saya saat ini.

36. Jadi jangan pernah berfikir menjadi follower seseorang tetapi antum akan memperganggungjawbkn perbuatan masing2 di depan
allah swt.

37.semoga momentum Kongres KA KAMMI ini menjadi momentum yg menjadi pertanyaan antum selama ini.ngapain aja bung Anis Matta..kemana aja...perlahan antum akan temukan jawaban nya insyallah. 

Wassalamualaikum wr wb

Jakarta,11 Nov 2016

Rakyat Tuntut Keadilan, Jokowi Unjuk Kekuatan


Jokowi saat hadir ke Markas Marinir, Jakarta, Jumat (11/11)

PERAWANGPOS -- Ketua Front Mahasiswa Islam (FMI) Habib Ali Alatas mengatakan bahwa Aksi Bela Islam 4 November lalu adalah murni aksi rakyat untuk meminta ditegakkan keadilan hukum. 

"Aksi Bela Islam digelar untuk menuntut supaya si penghina Alquran dihukum, dijebloskan ke penjara," jelas Ali kepada Suara Islam Online, Sabtu (12/11/2016). 

Kata Ali, jutaan massa yang datang ke istana negara itu rakyat Indonesia yang dipimpin Jokowi. "Mereka bukan rakyat China, tetapi rakyat Indonesia yang tidak minta macam-macam, hanya minta hukum ditegakkan kepada Ahok," ujarnya.

Menurutnya, umat Islam saat ini hatinya tersakiti karena Alquran dihina. "Rakyat mau mengeluhkan rasa sakit ke Presiden, tetapi kenapa Presiden saat itu justru menghilang?" kata Ali.

Lalu sekarang Presiden keliling ke korps-korps angkatan bersenjata, itu maksudnya apa? "Apa Bapak Presiden Jokowi yang terhormat mau unjuk kekuatan, mau menunjukkan kalau dia mampu menodongkan senapan kepada rakyat?" tanya Ali.

"Apakah Presiden lupa kalau dia dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat?" tandasnya.

Sumber : SuaraIslam

Setelah Kopassus, Jokowi Kunjungi BRIMOB dan Marinir. Apa Rencana Jokowi?

PERAWANGPOS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan mengunjungi ‎Markas Brigade Mobil (Brimob) Polri dan Markas Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada kesempatan itu Jokowi akan memberikan arahan kepada Korps Brimob di lapangan Markas Korps Brimob Jalan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.‎

Pengarahan Jokowi rencananya dilaksanakan sekira pukul 08.30 WIB. Selanjutnya Jokowi akan memberikan pengarahan kepada prajurit Marinir di Lapangan Upacara Markas Korps Marinir Jalan Harun, Cilandak Timur, Jakarta Selatan.

Rencananya pengarahan kepada pasukan Marinir sekitar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya Jokowi juga memberikan pengarahan kepada pasukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Jokowi gencar menyambangi pasukan TNI setelah terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan ribu umat Islam. Para demonstran menuntut Jokowi bersikap adil dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Belakangan juga berkembang kabar setelah aksi demonstrasi itu, jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan dicopot. Namun, Jokowi melalui siaran persnya di Istana membantah kabar tersebut.

Sumber : Sindonew

Thursday, November 10, 2016

Munarman : "Bela Alquran Jilid 3 Akan Diadakan, Tapi Tanggalnya Belum Disepakati"

PERAWANGPOS -- GNPF-MUI melalui koordinatornya Munarman, SH menegaskan bahwa Aksi Bela Quran akan kembali diadakan. Namun, waktu pelaksanaannya belum disepakati.

“Tanggal pastinya belum ditentukan, cuma sudah disepakati dan akan dilaksanakan,” kata Munarman di Hotel Balairung, Jakarta Pusat pada Rabu (9/11) sebagaimana dikutipKiblat.

Ketua DPP FPI ini juga mengatakan akan menyerukan ajakan untuk Aksi Bela Quran jilid III agar seluruh umat Islam ikut berpartisipasi.

“Kalau itu (umat Islam, -red) yang menggerakkan Allah, bukan saya. Tapi nanti kita serukan agar semua ikut terlibat dan berpartisipasi,” jelasnya.

Lebih jauh, Munarman juga mengungkapkan bahwa belum ada strategi lebih lanjut apabila Ahok tidak ditangkap dalam Aksi Bela Quran jilid III.

“Itu juga bagian dari yang kita bicarakan strateginya, belum diputuskan,” tukasnya.

Sumber : Antiliberal

Wednesday, November 9, 2016

Dituduh Melakukan Makar, Ini Kata Fahri Hamzah

PERAWANGPOS -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan banyak pihak yang tidak memahami peta konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen keempat. Menurut Fahri, hal tersebut menyebabkan banyak pernyataan tak relevan.

Pernyataan tersebut diungkapkan Fahri menyusul adanya tudingan dari sejumlah pihak bahwa dia melakukan makar. Bahkan, Fahri dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah.

Pasal makar, kata Fahri, sebagian besar telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penyesuaian UUD 1945 yang baru.

"Makar dalam terminologi aslinya di KUHP disebut anslaagAanslag itu diartikan sebagai gewelddadige aanval yang dalam bahasa Inggris artinya violent attack. Artinya, makar itu hanya terkait denganfierce attack atau segala serangan yang bersifat kuat," tutur Fahri melalui keterangan tertulis, Rabu (9/11/2016).

Adapun kegiatan yang termasuk kategori "violent attack" tersebut seperti membocorkan rahasia negara, kerja sama dengan tentara asing saat perang, dan lainnya.

Sementara itu, yang terkait dengan kehormatan dan martabat kepala negara sudah berubah menjadi delik aduan. Amandemen 1945, tuturnya, sudah menghilangkan segala potensi yang mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi masyarakat.

"Jadi, salah tempat di era demokrasi ini kalau masih ada yang berpikir tentang makar. Presiden naik dan jatuh diatur jalan keluarnya dalam konstitusi. Tak ada yang tidak diatur demi tertib sosial," ujarnya.

Fahri menambahkan, perlu juga diketahui bahwa legislatif memiliki fungsi pengawasan, baik di dalam maupun di luar kantor DPR.

Dalam menjalani fungsinya tersebut, tidak boleh ada pihak yang menghalangi anggota DPR karena memiliki hak imunitas dari tuntutan.

"Itulah alasan kenapa legislatif diberi hak imunitas oleh UUD 45 karena akan mengawasi kekuasan yang besar. Eksekutif bisa saja tidak rela diawasi lalu menggunakan kekuasaan untuk menjegal dan melawan pengawasan," kata Fahri.

Oleh karena itu, lanjut Fahri, bukan soal makar atau melawan, melainkan lebih kepada pengawasan. Anggota DPR yang diam, menurut dia, hanya ada pada sistem otoriter.

"Mungkin orang mau merebut pertumbuhan ekonomi besar seperti China dengan sistem tangan besi, silakan saja, tetapi saya tidak akan diam. Saya tidak percaya dengan kemajuan ekonomi yang hanya meletakkan manusia dalam mesin produksi," tutur Fahri.

Barisan Relawan Jalan Perubahan (BaraJP) melaporkan Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri, Rabu (9/11/2016). Ia dilaporkan atas dugaan perbuatan penghasutan dan makar terhadap pemerintah.

Anggota BaraJP, Birgaldo Sinaga, mengatakan, saat mengikuti aksi 4 November lalu, Fahri menyebutkan ada dua cara untuk menjatuhkan Presiden.

Sumber : Kompas

Tuesday, November 8, 2016

Habib : " Presiden Jangan Bohong !"

PERAWANGPOS -- Mendengar pernyataan Presiden RI, Joko Widodo dalam konferensi persnya, pada hari, Jum’at (4/11/2016) mengatakan bahwa pihak Istana telah melakukan kesepakatan dengan peserta Aksi Bela Islam, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab membantah klaim tersebut dengan mengatakan, presiden bohong.

“Presiden bohong tentang kesepakatan antara Istana dengan peserta aksi, itu tidak pernah ada, yang ada adalah pihak Istana memberikan tawaran kepada peserta aksi yang kemudian tawaran itu ditolak oleh peserta aksi,” ujar Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).

Jadi, katanya, sampai malam pun negosiasi antara pihak Istana dengan peserta aksi belum selesai.

“Ustadz Arifin Ilham itu resmi diutus oleh GNPF-MUI untuk melakukan nego dan di dalam bertemu dengan Wakapolri, Menko, tapi tiba-tiba kesepakatan itu belum selesai, di luar sudah tembak-tembakan,” katanya.

Oleh karena itu, Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab menegaskan kembali bahwa Presiden adalah kepala negara sehingga jangan memberikan contoh buruk seperti berbohong kepada rakyat.

“Presiden itu pemimpin negara, kepala negara, jangan melakukan kebohongan dan jangan sekali-kali mengajarkan rakyat dengan ajaran kebohongan.” tandasnya.

Sumber : Panji mas

Monday, November 7, 2016

Meski Rupiah Menguat, PLN Akan Naikkan Tarif Listrik Di November 2016

PERAWANGPOS -- PT PLN (Persero) kembali menaikkan tarif listrik 12 golongan pelanggan untuk periode pemakaian November 2016, meskipun nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami penguatan.

Dalam catatan perusahaan setrum pelat merah, nilai tukar rupiah pada September 2016 yang menjadi dasar penetapan tarif listrik dua bulan berikutnya, menguat Rp47 per dolar dari sebelumnya Rp13.165 per dolar pada Agustus 2016 menjadi Rp13.118 per dolar.

Namun, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengingatkan berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 9 Tahun 2015, PLN tidak hanya menggunakan komponen nilai tukar dalam menentukan tarif listrik setiap bulan. Namun juga menghitung perubahan harga minyak dan inflasi bulanan.

Made mencatat harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Agustus 2016 naik US$1,06 per barel dibandingkan ICP Agustus 2016 sebesar US$41,11 per barel menjadi US$42,17 per barel. 

“Sementara itu, inflasi September 2016 naik 0,24 persen, dari bulan sebelumnya,” kata Made, dikutip Selasa (8/11).

Akibat dari perubahan nilai ketiga indikator tersebut, tarif listrik pada November 2016 di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp1.462 per kWh, tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp1.113 per kWh, tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp996 per kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp1.633 per kWh.

“Penyesuaian tarif bulan ini termasuk stabil. Kenaikan rata-rata sebesar Rp2. Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar menjaga stabilitas tarif listrik di tengah inflasi yang fluktuatif,” terangnya.

Ia menambahkan, perubahan tarif pada November 2016 ini hanya berlaku bagi konsumen mampu sebanyak 12,5 juta pelanggan atau 20 persen dari 62,6 juta pelanggan PLN. Sementara itu, lebih dari 50 juta atau 80 persen dari total pelanggan PLN tidak mengalami perubahan tarif.

Sumber : CNN

Sunday, November 6, 2016

FH : "Jika Tak Terbukti, Maka Jokowilah Yang Sebenarnya Ditunggangi"

PERAWANGPOS -- Pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi Aksi Damai 4/11 harus diklarifikasi. Sebab lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif. Siapa yang sebetulnya menunggangi siapa?

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menuding aksi umat Islam 4/11 ditunggangi aktor politik. PresidenJokowi mengatakan hal itu usai menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka.

“Tuduhan presiden ini bisa berbalik, jika tidak punya bukti bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi. Presiden diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal punya masalah hukum,” papar Fahri Hamzah melalui pesan tertulis, Senin (7/11/2016).

Akibat semua itu, menurut Fahri, menjadi penyebab sandera kepada aparat penegak hukum di sekitar presiden. Karena para aparat penegak hukum itu menjadi tempat berlindung para terduga melakukan pidana dan korupsi.

Fahri Hamzah balik menuding tuduhan presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar. Sebab, menurut Fahri, adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang presiden daripada sejuta massa aksi.

“Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi. jika tidak maka sama saja presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai,” papar Fahri.

Seperti diketahui, aksi demo umat Islam yang diperkirakan melibatkan sekitar 2,3 juta orang pada Jumat (4/11/2016) relatif berlangsung damai hingga sekitar pukul 19.30. Namun, usai lepas sholat Isya, terjadi kericuhan di ujung utara jalan Merdeka Barat.

Polisi menembakkan gas air mata kepada para peserta unjuk rasa yang berada beberapa meter dari halaman istana. Saat itu sebenarnya tengah berlangsung pertemuan antara Wakil Presiden Jusut Kalla dengan sejumlah ulama yang ikut aksi unjuk rasa.

Sumber : Teropongsenayan

Konferensi Pers GNPF MUI Terkait Aksi Damai 4 11

PERAWANGPOS -- Beberapa hasil konferensi Pers GNPF MUI terkait aksi damai 4/11* :

*1. Jokowi telah melakukan kebohongan* tentang adanya kesepakatan antara Istana dengan peserta aksi. Yang ada pihak istana menawarkan pada peserta aksi yang akhirnya tawaran itu ditolak oleh peserta.

*2. Polri telah melakukan kebohongan. Dengan memberi keterangan Polisi hanya menembakkan gas air mata saja.* Tapi faktanya, Polisi bukan hanya menembakkan gas air mata tapi juga peluru karet dan sengaja menabrak peserta aksi dengan motor hingga ada yang tergilas. (Polisi ZHALIM).

*3. Jumlah massa peserta aksi ada sekitar 2 juta orang*, aksi berjalan tertib dan damai.

*4. Jika aksi damai kemarin ditunggangi partai atau aktor Politik, silahkan tunjuk saja siapa orang atau darimana partainya secara terang-terangan.*

*5. Dana yang terkumpul dari donasi ada 3.5 Miliar*, bahkan dalam satu hari saja terkumpul 1 Miliar. Tidak hanya dari umat Islam Indonesia tapi juga umat Islam Indonesia di London, Malaysia, Kuwait, Qatar, dll.

*6. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan pakar Hukum Tata Negara pak Margarito ikut dalam barisan longmarch.*

*7. Wakapolri membentak utusan GNPF MUI, Ustadz Bachtiar Nasir*, bahkan sempat mengancamnya. (Astaghfirullah... dimana adabnya pada Ulama??)

*8. TIDAK BENAR jika pak Syahrie meninggal karena asma* tapi beliau meninggal karena GAS AIR MATA. Catat, GAS AIR MATA.

Silahkan disebarkan seluas-luasnya untuk mengimbangi fitnah-fitnah yang banyak beredar di media.

ALLAHU AKBAR !

Saturday, October 29, 2016

FH : "Gara-gara Pencitraan, Gratifikasi Perusahaan Minyak Rusia Kepada Jokowi Adalah Suap"


Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Jokowi yang mengembalikan gratifikasi perusahaan minyak Rusia ke KPK bisa membuat blunder. Bahkan, menurut Fahri, jika KPK konsisten menerapkan UU Tindak Pidana Korupsi bukan tidak mungkin membuat Presiden berurusan dengan KPK.

“Harusnya yang namanya cendera mata dari negara sahabat itu biasa aja, dari jaman Soeharto juga begitu. Hadiah tersebut bisa dimasukkan ke museum. Tapi karena maunya pencitraan malah jadi blunder karena dibikin ribet sendiri oleh sikap Jokowi ini," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).

Fahri menambahkan Presiden Jokowi akan bermasalah jika KPK konsisten dengan sikapnya untuk memberantas korupsi dan tidak pandang bulu. Sebab pengembalian gratifikasi yang sudah batas waktu menurut Fahri sesuai UU 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah korupsi yang bisa dipidana.

Berdasarkan UU 20/2001, sebagaimana dalam pasal 12, menurut Fahri, ancamannya jelas yaitu dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Karena melebihi dari waktu sebulan sesuai ketentuan UU bisa bukan gratifikasi tapi sudah masuk ranah suap karena kalau gratifikasi itu mengacu pada jabatan. Kalau melihat sikap KPK dalam kasus Irman Gusman, dimana Irman menerima hadiah terkait jabatan, dia tidak punya kewenangan untuk menentukan kuota impor gula misalnya," ujar Fahri.

Fahri menambahkan, berbeda dengan Jokowi yang mendapatkan hadiah dari sebuah pemerintahan atau perusahaan yang mendapatkan proyek karena keputusan Jokowi. Jokowi juga bisa memerintahkan dirut Pertamina, Menteri ESDM dan lainnya untuk memberikan proyek itu pada perusahaan Rusia tersebut.

"Jadi ini sudah penyuapan,” tegas Fahri.

Fahri membandingkan, jika pejabat seperti seorang Irman Gusman dipidanakan oleh KPK namun Jokowi tidak. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa ini semua sekali lagi akan membuktikan bahwa KPK memang tidak independen dan hanya menyasar orang-orang tertentu saja.

”Kalau Irman kena, mengapa Jokowi tidak? Padahal Irman cuma gratifikasi sementara Jokowi bisa mengarah kepada kasus suap yah? Sekali lagi akan membuktikan bahwa KPK tebang pilih dan tidak beroreintasi pada hukum,” ujar Fahri yang menjadi anggota DPR dari NTB ini.

KPK, menurut Fahri, tidak bisa berkelit karena aturan dan segala hukumnya jelas tertulis. Fahri juga mengingatkan agar KPK menegakkan hukum secara benar dan seadil-adilnya. Sebab jika melakukan tebang pilih maka bisa menghilangkan asas keadilan di negara hukum yang ingin dibangun Indonesia.

“Jangan karena pameran pencitraan, maka hukum dihentikan. Kalau mau tegakkan hukum ayo kita tegakkan hukum. Asas keadilan itu yang paling penting dalam hukum dan jika KPK mengaggap sikap Jokowi bukan suap, maka asas keadilan sudah tidak ada lagi,” tandasnya.

Sumber : Muslimina

Thursday, October 27, 2016

Prof. Yusril Ketuai Tim Hukum Gerakan Nasional Kawal Fatwa MUI Tentang Penistaan Agama

PERAWANGPOS -- JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Profesor Yusril Ihza Mahendra, ditunjuk menjadi ketua Tim Hukum Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, KH Muhammad Zaitun Rasmin memastikan hal itu. “Dalam rapat Gerakan Nasional Pendukung Fatwa MUI berkenaan dengan Al Maidah 51, telah disepakati pembentukan grup pengacara Muslim tersebut, dan Alhamdulillah, Prof Yusril bersedia menjadi ketuanya,” ujar ketua umum Wahdah Islamiyah itu sebagaimana dikutip Harian Amanah pada Selasa (25/10).

Tim ini akan terus mengawal fatwa MUI, yang sebelumnya menyebut Ahok benar telah menista Alqur’an, berdasarkan alat bukti berupa video yang beredar di YouTube bersama dengan pengakuan warga Kepulauan Seribu, lokasi di mana Ahok menyindir tentang isi surah Al Maidah ayat 51.

Ustad Zaitun juga menyampaikan para pengacara Muslim lainnya bisa segera bergabung dan merapatkan barisan guna menuntut agar kepolisian segera menangkap serta mengadili Ahok.

Ismar Syafruddin, salah seorang anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), yang selama ini juga sering tergabung dalam Tim Pembela Muslim, sudah menyatakan kesediaannya.

Pengacara kawakan asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang sudah lama berkiprah di Ibu Kota itu, mengaku siap mengawal fatwa MUI. “Insya Allah, siap. Untuk Islam, apapun siap,” tutur Ismar.

Sumber : HarianIslam

Wednesday, October 26, 2016

Laskar Kristen Tuntut Pembongkaran Mesjid berusia 47 Tahun. Teriakan "Allahuakbar" Gentarkan Laskar Kristus

PERAWANGPOS -- Saat ini (27/10/2016), laskar Kristen melakukan aksi demo dipusat kota Manado. Mereka menuntut pembongkaran Mesjid Al Khairiyah yang mereka anggap tidak memiliki IMB. Demo ini sudah yang ketiga kalinya.

Komposisi Islam - Kristen di kota Menado 50 : 50. Umur Masjid Texas kota Manado ini sudah 47 Tahun, dan berada di tengah tengah kota Manado, dan di gunakan oleh pada karyawan yang bekerja dan musafir yg ada di tengah tengah kota Menado.

Ketua pembangunan dan Renovasi Masjid ini adalah sdr Djafar Alkatiri ketua DPW PPP Sulut. Pemuda adat Kristen kota Menado mempersoalkan IMB dan sertivikat, sebab sertivikat tanah masjid ini telah di rampas oleh pemkot Menado.

Demo tadi sore yang di lakukan oleh pemuda adat Kristen di hadang oleh pemuda masjid dan sudah siap Jihad dan Sahid, tapi alhamdulilla kedua belah pihak di hadang oleh 3 lapis barikade polisi.

Ketika pemuda adat Kristen mau merangkak mendekati Masjid salah seorang Polisi berteriak Allahu Akbar... Allahu Akbar, sampai-sampai Kapolresnya yang beragama Kristen ketakutan.

Begitu salah seorang Polisi teriak Allahu Akbar.. Langsung bubar semua, seandainya tadi kalau polisi tidak tegas maka manado bisa jadi Ambon ke dua.

Info ini hasil pembicaraan ssta 20 menit yg lalu dengan ketua DPW PPP Sulut sdr Djafar Alkatiri Habil.

Friday, October 21, 2016

Gamawan Fauzi : "Ketua KPK Juga Terlibat Pengadaan e-KTP"

PERAWANGPOS -- Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, menyeret sejumlah nama pejabat negara yang merestui proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Salah satunya adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gamawan mengatakan itu seusai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Jakarta pada Kamis malam, 20 Oktober 2016. Pada November tahun 2009 atau sebelum proyek e-KTP dimulai, kata Gamawan, program pengadaan e-KTP dilaporkannya kepada Wakil Presiden. Itu karena perintah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengamatkan selambat-lambatnya lima tahun setelah diterbitkan, pemerintah harus menyediakan nomor induk kependudukan untuk masyarakat. "Mulai dari situlah, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan menteri-menteri lain, lalu diangkat dengan Keputusan Presiden," kata Gamawan.

Dalam Keputusan Presiden itu, jelas disebut siapa para pejabat yang terlibat. Soalnya proyek itu memakai anggaran besar dengan skema tahun jamak atau multiyears. Namun dia tak menyebut nomor dan tahun Keppresnya. "Ketua tim pengarah saat itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi. Lalu saya lapor kepada KPK, saya presentasi di sini. Saya minta KPK untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Rahardjo) kepalanya," kata Gamawan.

KPK Percepat Penyelesaian Kasus Korupsi e-KTP Gamawan juga mengaku meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar proyek selesai, Kementerian Dalam Negeri meminta audit lagi kepada BPKP. Setelah proses di DPR selesai, diteken Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, dana proyek itu cair. Kemudian tender e-KTP berjalan.

Meski begitu, Gamawan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proyek itu setiap tahun. Saat itu belum ada masalah. Bahkan, ketika tender proyek dipermasalahkan dan masuk ke pengadilan karena dugaan persaingan usaha yang tidak sehat, Mahkamah Agung (MA) menyatakan bersih alias tak ada pesaingan kotor. "Tiba-tiba ada pernyataan dari KPK ini ada kerugian, saya tidak tahu," kata Gamawan.

Gamawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman. Dalam proyek yang berujung korupsi senilai Rp2 triliun itu, penyidik juga menjerat mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kemendagri, Sugiharto.

Sumber : VIVA.co.id

Wednesday, October 19, 2016

Sidang Paripurna Bergemuruh Takbir Ketika Fraksi PKS Bacakan Surat Toleransi

PERAWANGPOS -- Ruang paripurna DPR tiba-tiba bergemuruh suara takbir ketika Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf membacakan surat terkait dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta soal Al Maidah ayat 51. Bagaimana ceritanya?

Sebelum rapat paripurna yang membahas tentang Perjanjian Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim dibuka, Al Muzammil mengangkat tangan untuk mengajukan interupsi. Ia menyuarakan pernyataan seorang doktor asal Universitas Brawijaya soal toleransi antar umat beragama.

"Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi hak saya sebagai dewan. Saya ingin menyampaikan soal suara seseorang tentang makna toleransi," kata Muzammil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Muzammil ternyata menyampaikan soal kegelisahan umat Islam terkait pernyataan Ahok terkait Al Maidah ayat 51. Ia menceritakan pengalaman seseorang tentang betapa tingginya makna toleransi.

"Saya ingatkan kepada Presiden, Kapolri, negara kita negara hukum, hormati hukum. Pernyataan kami kalau ada anggota mari didukung, kita hanya tuntut jalur hukum. Sehingga tak perlu ditakutkan seperti apa yang dikatakan Hendropriyono. Tak perlu. Karena kita tak ingin onar. Kita hanya menjalankan Pancasila. Saya ajak takbir. Allahuakbar Allahuakbar Allahuakbar walillahilham," ungkap Muzammil yang diiringi gema suara takbir.

Berikut surat lengkap yang disampaikan Al Muzammil dalam rapat paripurna hari ini:

THE HIGHEST RESULT OF TOLERANCE IS RESPECT AND SOCIAL RELATIONS

Oleh dr. Gamal Albinsaid

Bismillahirrahmanirrahim...

Dua hari lalu, sebelum saya menerima penghargaan Empowering people Award dari Siemens di Jerman, salah seorang panitia mendatangi saya untuk menanyakan cara bersalaman di atas panggung karena pimpinan mereka adalah seorang wanita. Mereka menghormati ketika tahu saya tidak bersalaman dengan wanita karena tidak ingin bersentuhan dengan yang bukan muhrim saya. Saya cukup menempelkan kedua tangan saya, lalu menyapa mereka tanpa menyentuh tangannya. Mereka mengatur itu di atas panggung agar saya merasakan kenyamanan. Itulah toleransi.

Di perjalanan ke Inggris untuk kunjungan ke 15 perusahaan, pernah saya menaiki pesawat yang tidak menyediakan makanan halal. Setelah saya sampaikan kepada mereka saya hanya bisa makan makanan halal, mereka mencari sebuah mie instan yang memiliki label halal untuk saya. Itulah toleransi.

Ketika saya harus presentasi di California University yang bersamaan saat Salat Jumat, saya minta panitia menggeser jam presentasi kami, karena saya ingin melaksanakan Salat Jum'at di sana. Mereka mengijinkan menggeser waktu presentasi saya. Itulah toleransi.

Ketika makan malam dengan pangeran Charles di Istana Buckingham, mereka mengatur supaya saya mendapatkan makanan untuk vegetarian agar saya merasa nyaman. Itulah toleransi.

Di berbagai pengalaman itu, saya merasakan dan menyimpulkan bahwa bentuk toleransi adalah hormat. Bagi saya "The highest result of tolerance is respect and social relations", toleransi itu adalah bentuk penghormatan kita pada perbedaan yang ada. Mulai dari hal yang kecil seperti makanan, cara berpakaian, cara beraktivitas, sampai hal yang besar soal agama, kitab suci, dan prinsip Ketuhanan.

UNESCO dalam publikasinya "Tolerance: The Threshold of Peace"

Menyatakan social relations adalah salah satu indikator dari suksesnya toleransi di sebuah masyarakat. Oleh karenanya hasil dari toleransi adalah kenyamanan individu dan keharmonisan sosial.

Mau tidak mau, pemimpin berperan besar dalam menjaga, membangun, dan menciptakan toleransi yang baik. Tidak boleh pemimpin itu masuk atau memberikan komentar terhadap agama, kitab suci, prinsip Ketuhanan, dan cara beribadah sebuah agama.

Peran pemimpin itu penting sekali dalam toleransi yang kita bangun. Kita rindu pemimpin yang mampu menyejukkan perbedaan kita dalam kesantunan, menciptakan keharmonisan di antara perbedaan dengan sikap saling menghormati dalam cinta kasih. Bukan pemimpin yang tidak mempedulikan perbedaan yang ada, menciptakan ketegangan dengan menghina agama, melecehkan kitab, membatasi cara beribadah. Seorang pemimpin harus menghormati agama yang berbeda dengan tidak menilai atau mengomentari agama, tidak mengomentari kitab suci, dan tidak mengomentari cara beribadah. Lalu bagaimana keharmonisan bisa hadir jika pernyataan mengarah pada pelecehan atau penghinaan pada kitab suci dan isi kitab suci?

Teruntuk Pak Ahok, before you say something, stop and think how you'd feel if someone said it to you. Sungguh menyakitkan jika anda merasakan bagaimana yang kami rasakan sebagai umat Islam, kitab yang kami baca tiap hari, kami jadikan pegangan hidup, kami hafalkan, kami baca saat banyak orang tidur, kami pelajari bertahun-tahun, lalu dengan mudahnya anda sebut sebagai alat melakukan kebohongan. Apakah Pak Ahok pernah menempuh jurusan tafsir hingga merasa berhak menafsirkan Alquran seenaknya? Pak Ahok, jangan hina kitab suci saya hanya untuk kepentingan politik anda! Tidak ada sedikitpun kebohongan dalam Alquran! Hormati Alquran kami!

"Don't get so tolerant that you tolerate intolerance"(Bill Maher). 

Kita tidak boleh mentoleransi sebuah keintoleransian.

Jangan salah mengartikan toleransi, "Tolerance does not mean tolerating intolerance".

Saya sebenarnya tidak suka menuliskan atau memberikan tanggapan soal permasalahan politik, tapi nasehat Ayaan Hirsi Ali bahwa "Tolerance of intolerance is cowardice (mentoleransi sebuah intoleransi adalah sikap pengecut)" cukup memantapkan hati saya untuk tidak diam.

Gagasan toleransi Ayaah Hirsi Ali itu sama dengan apa yang dikatakan Haji Abdul malik Karim Amrullah atau yang biasa kita kenal dengan Buya Hamka, "Jika agamamu, nabimu, kitabmu dihina dan engkau diam saja, jelaslah ghiroh telah hilang darimu…. Jika ghiroh telah hilang dari hati, gantinya hanya satu, yaitu kain kafan. Sebab kehilangan ghiroh sama dengan mati…..",

Ya, jika diam saat agamamu dihina, gantilah bajumu dengan kain kafan. Itu jika diam.

Lalu bagaimana "jika membela orang yang menghina agamamu?" Guntur Romli dan Nusron Wahid mungkin bisa membantu saya menjawabnya.

10 Oktober 2016